Sebagai suami dari Megawati Soekarnoputri yang menjadi Presiden pada 2001-2004, Taufiq Kiemas memainkan peran yang tak kecil. Dalam buku "Jurus dan Manuver Taufiq Kiemas: Memang Lidah Tak Bertulang" terungkap peran Taufiq dalam penyelesaian kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).
Derek Manangka, penulis buku, menyebut saat Megawati menjadi presiden, terdapat 300 ribu perusahaan yang terancam gulung tikar. Perusahaan itu berutang kepada bank nasional namun gagal membayar karena pengaruh krisis beberapa tahun sebelumnya.
"Pemerintahan Mega harus mengatasi persoalan ratusan ribu perusahaan dengan nilai transaksi sekitar 500 triliun rupiah," kata Derek dalam buku yang dirilis Oktober 2009 itu. "Penyelesaian utang-utang tersebut ditangani oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN)," ujar Derek. BPPN ini dibentuk atas saran Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia.
Saat itulah, kata Derek yang mengenal Taufiq sejak 1998 itu, Taufiq menyadari pengaruh masyarakat internasional terutama elite Amerika di IMF dan Bank Dunia. Taufiq lalu bergerak melakukan lobi.
"Yang pertama kali dilobi adalah John O'Neal, mantan Menteri Keuangan. Hasilnya, Indonesia disarankan agar segera menyelesaikan utang-utang tersebut agar kepercayaan komunitas bisnis terhadap Indonesia pulih," ujar Derek dalam buku yang diterbitkan Gramedia Pustaka Utama itu.
Setelah O'Neal, Taufiq melobi mantan Perdana Menteri Singapura, Lee Kuan Yew, dan mantan PM Malaysia, Mahathir Mohammad. Dalam setiap lobi, Taufiq yang berasal dari Palembang ini melibatkan diplomat Indonesia di negara setempat.
Release & discharge dilakukan atas saran Lee Kuan Yew, Mahathir Mohammad & John O'Neal.
Apa saran Lee dan Mahathir? "TK berpikir bahwa semua tokoh yang ditemuinya di luar negeri berpikiran sama. Jadi semestinya pemikiran itu patut diterima dan dijabarkan," ujar Derek.
Kembali ke Jakarta, Taufiq berdiskusi dengan Menteri Koordinator Perekonomian Dorodjatun Kuntjoro Jati. "Berbagai keputusan penting dikeluarkan mulai dari pergantian Kepala BPPN. Lalu kebijakan release and discharge (R&D) diberikan kepada pengusaha berutang yang bersedia memenuhi kewajiban mereka," kata Derek.
Fasilitas R & D ini diamankan dengan koordinasi Menko Politik dan Keamanan Susilo Bambang Yudhoyono dengan Jaksa Agung Rachman. Dampaknya, kata Derek, positif. Perusahaan yang membayar pajak meningkat.
"Pada tahun 2003, tahun kedua istri TK menjadi presiden, pemerintah mencatat rekor. Pemasukan pajak di tahun itu lebih besar daripada total jumlah pajak yang berhasil dikoleksi Direktorat Jenderal Pajak selama pemerintahan Soeharto," tulis Derek.
artikel dari vivanews.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar